Jothi Aceh Desak DPRD Dukung Penanggulangan AIDS

BANDA ACEH - Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI) mendesak legislatif mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan AIDS di Aceh. Hal ini mengacu pada meningkatnya jumlah orang terinfeksi HIV dan AIDS di tanah rencong.

Koordinator JOTHI Provinsi Aceh, Muhammad Rizal kepada Waspada, Selasa (11/11) menyebutkan, ketidakpahaman legislatif dalam program penanggulangan AIDS di Aceh berdampak pada terhambatnya upaya pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Ketidakpahaman itu, lanjut Rizal, bisa dilihat dari anggaran yang disetujui DPRA untuk upaya penanggulangan AIDS tahun anggaran 2008 yang hanya Rp50 juta. "Padahal yang diajukan lebih kurang satu miliar. Dengan uang Rp50 juta apa yang bisa dilakukan," ungkap dia.

Pada sisi lain, dia juga mendesak pemerintah agar memasukkan alokasi dana untuk ketersediaan Anti Retro Viral (ARV) dalam anggaran belanjanya. "Karena kalau asas 'treatment is the real prevention' tidak diterapkan, maka akan menyulitkan dalam upaya penanggulangan AIDS di mana pun," ungkap dia.

JOTHI juga meminta legislatif merespon kelangkaan ARV dalam upaya mencegah resistensi obat lini pertama. Karena itu dia melihat perlu adanya qanun tentang HIV yang berpihak pada orang yang terinfeksi melibatkan orang terinfeksi HIV dalam proses perancangan drafnya.

Dia menyebutkan, terkait situasi ketersediaan ARV pada akhir Desember yang tidak ada lagi penganggaran dari APBN untuk membeli ARV, sangat merisaukan pihak mereka. "Penggunaan obat tersebut sangat membantu untuk menghilangkan rasa kesakitan dan menghindari kematian pada orang yang terinfeksi HIV, dan merupakan ARV second prevention dalam upaya penggulangan AIDS," ujar Rizal.

Sebab itu, dalam rangka menyambut Hari AIDS se Dunia yang diperingati setiap 1 Desember setiap tahun, pihak JOTHI memperingatinya dengan keprihatinan karena kelangkaan ARV yang sekarang sedang menghantui mereka yang sudah Anti Retroviral Teraphy (ART).

Rizal menyebutkan, estimasi jumlah orang terinfeksi HIV di Indonesia tahun 2008 adalah 270.000 orang. Menurut data Departemen Kesehatan jumlah yang menggunakan ARV per April 2008 sebanyak 8.145 orang. "Tapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak kesehatan bagi rakyatnya," papar dia.

Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Depkes yang tidak bisa memenuhi ketersediaan obat ARV telah mengalami kegagalan dalam menyediakan akses perawatan bagi orang terinfeksi HIV. Rizal mengingatkan agar dana hibah internasional yang dikelola pemerintah segera dikendalikan dan dipakai untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab.(wir/b05)

http://www.waspada.co.id/berita/jothi-desak-dewan-dukung-tanggulangi-aids.html